LOKALISASI WANITA TUNA SUSILA (WTS) PULAU BAAI BENGKULU SUATU TINJAUAN HISTORIS


LOKALISASI WANITA TUNA SUSILA (WTS) PULAU BAAI BENGKULU SUATU TINJAUAN HISTORIS

BAB I

PENDAHULUAN

 A.    Latar Belakang Masalah

Tidak ada yang bisa menentukan secara pasti, sejak kapan pelacuran (prostitusi) ada di tengah masyarakat. Karena prostitusi sebagai suatu bentuk penyaluran syahwat laki-laki kepada beberapa perempuan, sebenarnya sudah terjadi sejak diturunkannya manusia di muka bumi ini. Dimulai dari kisah keluarga Nabi Adam A.S. dimana konflik antara Habil dan Qobil berawal dari perempuan, Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia juga karena Siti Hawa yang perempuan.[1] Di Indonesia, pelacuran telah terjadi sejak zaman kerajaan Majapahit. Salah satu bukti yang bisa dijadikan pedoman adalah penuturan kisah-kisah perselingkuhan dalam kitab Mahabarata. Pada zaman kerajaan Mataram pelacuran semakin meningkat. Label daerah “plesiran” yang disandangkan pada Wonogiri dan Wonosari dapat dijadikan sebagai bukti. Pelacuran di Indonesia semakin berkembang di zaman kolonial. Ingleson (1986) menyebutkan bahwa pelacuran meningkat dengan cepat pada abad ke-19 sebagai akibat dari meningkatnya permintaan pelayanan seks. Pada tahun 1900-an, penyakit menular merembet dengan cepat. Tahun 1913, peraturan baru  diterapkan  pada  mucikari dan agen-agen. Misset memperkirakan bahwa jumlah pelacur di Jakarta pada tahun 1917 sekitar 3.000 sampai 4.000 orang.[2]

Pada zaman penjajahan Jepang (1941 – 1945), jumlah dan kasus pelacuran semakin meningkat. Banyak remaja dan anak sekolah ditipu dan dipaksa menjadi pelacur untuk melayani tentara Jepang. Pelacuran juga berkembang di luar Jawa dan Sumatera. Hal ini terbukti dengan adanya pernyataan dari dua bekas tentara Jepang yang melaporkan bahwa pada tahun 1942 di Sulawesi Selatan terdapat setidaknya 29 rumah bordil yang dihuni oleh lebih dari 280 orang pelacur (111 orang dari Toraja, 67 orang dari Jawa dan 7 orang dari Mandar). Menurut etnisitasnya, mereka adalah orang Jawa, Bugis, Cina, dan daerah lain.[3]

Selanjutnya sampai saat ini bagi laki-laki yang kaya dan menginginkan berhubungan seksual dengan perempuan selain isterinya tetapi tidak mau pergi ke lokalisasi, maka mereka memiliki isteri simpanan, atau teman perempuan yang bisa diajak kencan yang disebut Wanita Idaman Lain (WIL). Namun sebagian besar laki-laki masih banyak yang memilih pergi ke lokalisasi dengan pertimbangan, kalau butuh daging mengapa harus beli kambingnya.[4]

Salah satu lokalisasi yang sangat terkenal di Indonesia adalah Lokalisasi Kramat Tunggak Jakarta. Pertama kali wilayah ini ditunjuk sebagai

area lokalisasi, wilayah itu masih berada di pinggiran kota Jakarta, yang berlokasi dekat dengan pelabuhan Tanjung Priok di wilayah Jakarta Utara. Wilayah ini diperkirakan sudah ada pada tahun 1950-an. Ketika itu lokasi praktek pelacur masih bercampur dengan rumah-rumah penduduk. Di sekitar lokasi Kramat Tunggak juga terdapat beberapa lokasi pelacuran yang lain seperti Kelurahan Cilincing, Kalibaru, Koja Utara, Pejagalan, Pademangan, dan Penjaringan.[5]

Pada tahun 1970, waktu Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur, Pemda DKI Jakarta mulai berupaya untuk menertibkan masalah pelacuran di Kota Jakarta melalui SK Gubernur No. Ca.7/1/13/70, tanggal 27 April 1970 tentang Pelaksanaan Usaha Lokalisasi Wanita Tuna Susila serta Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab. Surat Keputusan ini kemudian disusul dengan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam SK dan Instruksi Gubernur, SK Walikota Jakarta Utara, SK Kepala Dinas Sosial dan lain sebagainya. Upaya yang utama adalah melokalisasikan pelacuran. Dengan Surat Gubernur No. Ca.7/1/39/71 pejabat-pejabat lokal diinstruksikan untuk menutup dan memindahkan praktek-praktek pelacuran di wilayah Jakarta Utara ke lokasi Kramat Tunggak. Para germo dari wilayah yang ditutup diminta segera mendaftarkan diri ke Dinas Sosial Jakarta Utara untuk memperoleh kapling di Kramat Tunggak, dan para pelacurnya agar segera mengikuti germo-germo yang telah berada di lokalisasi.

Dengan semakin meluasnya daerah Metropolitan, Kramat Tunggak akhirnya berada di tengah kota. Kramat Tunggak terletak di Jalan Kramat Jaya, Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja. Lokalisasi ini terdiri dari 8 RT, yang kemudian diberi nama resmi Kelompok Teratai 1 sampai 8. Di wilayah ini juga tersedia sekolah, klinik-klinik pengobatan, bioskop, pasar, toko-toko, mesjid bahkan sebuah toserba yang cukup besar. Luas keseluruhan wilayah Kramat Tunggak sekitar 11,5 hektar, dengan dua pintu gerbang utama, ditambah dengan sebuah pintu tidak resmi yang berada di belakang kompleks.[6]

Selain Kramat Tunggak, di Surabaya terdapat sebuah lokalisasi yang tak kalah besarnya, yaitu kompleks pelacuran Dolly yang berada di kawasan Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kotamadya Surabaya. Tepatnya kompleks ini berada di Jalan Kupang Gunung Timur I. Dari pusat kota Surabaya, kompleks Dolly dapat dicapai dalam waktu kurang lebih 10 menit dengan kendaraan bermotor, jaraknya kira-kira 1,5 Km.[7]

Sebelum menjadi lokalisasi daerah ini dulunya merupakan makam Cina. Baru sekitar tahun 1966 mulai banyak pendatang baru yang datang untuk membongkar makam-makam tersebut. Pembongkaran makam ini berdasarkan atas pernyataan pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa makam Cina itu tertutup bagi jenazah baru, dan kerangka lama harus dipindahkan oleh para ahli warisnya. Kemudian berdatangan orang-orang yang ingin mendapatkan tanah bekas makam. Dengan cara membongkar bangunan makam, menggali kerangka yang ada, atau hanya meratakan gundukan makan  tanpa  menggali  kerangka yang ada di dalamnya, kemudian

menyatakan diri sebagai pemilik tanah tersebut.[8]

Pada tahun 1967 muncul seorang pendatang baru yang bernama Dolly Khavit, seorang wanita yang konon dulunya juga seorang pelacur, yang kemudian menikah dengan seorang pelaut Belanda. Dialah orang pertama yang mendirikan bordil di sana. Ia memiliki 4 bordil/wisma yang dikenal dengan nama Wisma “T”, “Sul”, “NM”, dan “MR”, tiga diantaranya disewakan kepada orang lain. Karena ia dianggap sebagai cikal bakal kompleks pelacuran di Kupang Gunung Timur I, namanya diabadikan untuk kompleks pelacuran itu. Mengenai izin pendirian bordil-bordil ini, hanya diperoleh dari kepolisisn dengan menyebutkan izin untuk warung kopi yang dilayani oleh perempuan, karena itu lurah Putat Jaya menolak sebutan lokalisasi pelacuran, sebab Surat Keputusan Walikotamadia yang menyatakan daerah itu sebagai lokalisasi pelacuran hingga kini belum ada.[9]

Secara hukum, pelacuran di Indonesia sangat dilarang, karena pelacuran bertentangan dengan sumber hukum di Indonesia, yakni Pancasila terutama sila pertama dan kedua. Sehubungan dengan hal ini, Dinas Sosial RI (1984) telah menetapkan bahwa pelacuran bertentangan dengan nilai sosial,

norma, dan moral agama karena merendahkan martabat manusia, apa pun agamanya. Namun sekeras apapun larangan itu, pelacuran di Indonesia terus berkembang. Secara resmi, aturan hukum dan perundangan tentang pelacuran di Indonesia sangat membingungkan. Setiap daerah di Indonesia mempunyai persepsi dan kebijakan tersendiri mengenai hal ini. Akibatnya, tiap-tiap daerah memperlakukan pelacur dengan cara yang berbeda.[10]

Ketidakjelasan hukum juga tampak pada peraturan yang berbeda di beberapa kota di Indonesia. Misalnya, di kabupaten Cilacap, Pemda merevisi Perda tertanggal 1 Oktober 1953 menjadi Perda No. 13 tertanggal 14 Juni 1989 di mana ditegaskan bahwa segala jenis pelacuran dilarang di Cilacap. Tetapi di sisi lain pemerintah masih membolehkan pusat resosialisasi dijadikan tempat beroperasi bagi para pelacur.[11]

Di Indonesia, sekarang ini praktek prostitusi sudah sangat memprihatinkan, bukan saja hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Yogyakarta akan tetapi telah menyelusup sampai ke daerah-daerah. Di Papua, 11 % wanita penjaja seks dan 62 % pria pelanggannya telah mengidap penyakit HIV–AIDS.[12]

Maraknya praktek prostitusi di Indonesia sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat menjadi resah, sebab korban keganasan penyakit berbahaya HIV–AIDS  ini tidak hanya menyerang  orang dewasa, tetapi juga para pelajar dan mahasiswa yang usianya masih produktif.[13] Selain itu praktek ini juga dapat mengganggu ketenangan masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama, adat-istiadat dan budaya. Apalagi kalau praktek ini dilakukan secara liar dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah beserta tokoh masyarakat dan agama secara maksimal telah berupaya untuk menanggulangi praktek prostitusi tersebut.

Upaya yang dilakukan pemerintah, untuk merehabilitasi dan memisahkan pelacur dari masyarakat, misalnya dengan membuat program-program rehabilitasi dan menempatkan mereka di pusat resosialisasi dan panti. Namun aturan baku untuk hal ini, sampai sekarang belum ada, sehingga pelacur diperlakukan dengan cara yang berbeda-beda, sering terjadi satu resosialisasi ditutup di kota A, tetapi resosialisasi lain tetap dibuka di kota B.

Selain itu untuk mengantisipasi kegiatan pelacuran aparat pemerintah juga mengadakan razia dan mengadakan penyuluhan-penyuluhan, baik oleh tokoh agama mau pun tokoh masyarakat. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang tentang larangan dan ancaman selama-lamanya 1 (satu) tahun kurungan bagi praktek germo dan mucikari, yang masing-masing diatur dalam pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi  sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang praktek prostitusi itu sendiri, sehingga sulit bagi pemerintah untuk mencegah apalagi memberantas praktek prostitusi tersebut.

Di era Orde Lama, pemerintah membuat kebijakan untuk melegalisasi lokalisasi sebagai tempat praktek resmi penjaja seks. Kebijakan ini secara tidak langsung mengakui eksistensi para perempuan penjaja seks, akan tetapi kebijakan ini dibuat dalam rangka kampanye disiplin dan pengendalian sosial.[14] Sedangkan pada masa Orde Baru berkuasa, unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang terdiri dari unsur pejabat  Pemda, Jaksa, Kepala Kepolisian dan Komandan Militer ikut mengendalikan dan mengatur secara resmi komplek prostitusi dan rumah bordil, bahkan unsur Muspida DKI Jakarta tidak hanya mengatur, tetapi juga berpatisipasi dalam mengelola praktek prostitusi di kawasan Kramat Tunggak Jakarta. Hal ini ditandai oleh adanya keharusan pembaruan izin operasi setiap 4 tahun oleh pengelola langsung lokasisasi kepada pihak Pemda setempat.[15]

  Kebijakan tersebut dipandang oleh masyarakat bahwa pemerintah melegalkan perbuatan amoral dan perbuatan dosa, sehingga masyarakat mendesak pemerintah agar membubarkan lokalisasi sebagai tempat praktek perbuatan amoral itu. Sebagai contoh adalah kasus penutupan lokalisasi Kramat Tunggak oleh Pemda DKI Jakarta pada tahun 1999, setelah 30 tahun beroperasi. Setelah mengetuk palu penutupan di atas mimbar, Sutiyoso (Gubernur DKI Jakarta) menghimbau para Pekerja Seks Komesil untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjalani pekerjaan yang terhormat. Apalagi mereka sudah mendapatkan bekal keterampilan dari Pemda

DKI Jakarta berupa pelatihan tata boga, tata busana dan salon kecantikan selama tiga bulan. Akan tetapi setelah penutupan lokalisasi itu dilakukan, mereka memang kembali ke tengah-tengah masyarakat, tetapi tetap melakukan perbuatan maksiat secara liar, bahkan lebih marak lagi di mata masyarakat pada umumnya.[16]

Fenomena serupa juga terjadi di Propinsi Bengkulu, tepatnya di lokalisasi Wanita Tuna Susila (WTS) Pulau Baai Bengkulu. Lokasi ini terletak di pinggiran pantai wilayah Kelurahan Kandang RT 11 Pulau Baai Kota Bengkulu yang berjarak 19 kilometer dari pusat kota dan 3 kilometer dari wilayah kediaman penduduk, serta memiliki lahan tanah seluas ± 1,5 hektar dan ± 30 buah rumah kediaman yang dilengkapi fasilitas bisnis berupa warung minuman, Wartel dan bar.[17]

Di kalangan masyarakat Kota Bengkulu, lokalisasi PSK ini biasa disebut dengan istilah “Komplek Pulau Baai”, “lokal” atau “yang tahu”. Disebut Komplek Pulau Baai karena lokalisasi tersebut terdapat di dekat Pelabuhan Dermaga Pulau Baai Kota Bengkulu, disebut lokal karena tempatnya terpisah dari pemukiman penduduk, dan disebut yang tahu karena para sopir angkot yang membawa penumpang ke arah tersebut menawarkan dengan sebutan yang tahu.[18]

Keunikan dari lokalisasi WTS Pulau Baai ini, yang pertama secara ekonomi Bengkulu adalah daerah yang baru berkembang dan masih tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kedua wilayah ini dekat dengan pelabuhan, sehingga lokasi ini cepat berkembang karena para pelanggannya adalah para Anak Buah Kapal (ABK) yang sering juga bermalam di tempat itu.[19] Mereka (ABK) biasanya bercerita dengan kenalan-kenalan mereka yang ada di tempat yang mereka singgahi, sehingga informasi adanya lokalisasi ini cepat menyebar, dan akhirnya para pelanggan dari daerah lain pun berdatangan, selain itu WTS yang sudah beroperasi di daerah lain melihat adanya peluang baru untuk beroperasi di tempat ini, dan akhirnya mereka pun datang dan menetap di lokalisasi tersebut.

Mengenai sejarah Lokalisasi WTS Pulau Baai Kota Bengkulu ini, belum mendapat perhatian dari sejarawan dan peneliti sejarah umumnya. Belum ada kajian dan karya yang membahas tentang sejarah Lokalisasi WTS itu secara kritis. Sejauh ini memang sudah banyak tulisan yang mengupas tentang dunia pelacuran, namun penulis masih melihat adanya celah untuk melakukan penelitian tentang sejarah lokalisasi WTS Pulau Baai Bengkulu, yaitu tentang perkembangannya dari suatu perkampungan nelayan pada tahun 1988 sampai dengan ditutup pada tahun 2002, serta bagaimana keadaan WTS, mucikari dan germo pasca penutupan Lokalisasi WTS itu, dalam sebuah karya yang berjudul : “Lokalisasi Wanita Tuna Susila (WTS) Pulau Baai Bengkulu: Suatu Tinjauan Historis”.


[1]. Suherman Sururi, Perempuan, Majalah Bulanan Al – Zaitun, No. 31 – 2003

[2]. Koentjoro, Ph.D., 2004, On the Spot, Tutur dari Sarang Pelacur, CV. Qalam, Yogyakarta, hal. 62.

[3]. Ibid.

[4]. Rachmat Syafaat, 2003, Dagang Manusia, Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur, Yogyakarta, Laperra Pustaka Utama, hal. 105.

[5]. Endang R. Sedyaningsih – Mamahit, 1999, Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak, Pustaka Sinar Harapan & The Ford Foundation, Jakarta, hal. 30 -32.

[6]. Ibid.

[7].  Tjhayo Purnomo dan Ashadi Siregar, 1983, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Komplek Pelacuran Dolly, Jakarta, Pustaka Grafiti Press, hal. 32.

[8]. Ibid, hal. 33.

[9]. Ibid, hal. 35

[10]. Koentjoro, Ph. D. Ibid. hal. 67 – 68

[11]. Kedaulatan Rakyat, 28 Oktober, 1992.

[12]. Media Indonesia, 23 Oktober 2003, hal. 18.

[13]. Sanusi Musthofa, 2002, Problem Narkotika Psikotropika dan HIV-AIDS, Jakarta, Zikrul Hakim, hal. 166.

[14]. Wahyudin, 2002, Mampir Mas, Spiritualisasi dan Dunia Bathin Perempuan Pelacur, Yogyakarta, Laperra

[15]. Ibid, hal. 23.

[16]. Ibid, hal. 15.

[17]. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Satbanglinmas), Kota Bengkulu, 2002, hal. 9.

[18]. Wawancara dengan JF, 35 tahun, Sopir Angkot, 10 Juli 2004.

[19]. Wawancara dengan AU, 27 tahun, Sopir Angkot, 11 Juli 2004.

800×600

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Tidak ada yang bisa menentukan secara pasti, sejak kapan pelacuran (prostitusi) ada di tengah masyarakat. Karena prostitusi sebagai suatu bentuk penyaluran syahwat laki-laki kepada beberapa perempuan, sebenarnya sudah terjadi sejak diturunkannya manusia di muka bumi ini. Dimulai dari kisah keluarga Nabi Adam A.S. dimana konflik antara Habil dan Qobil berawal dari perempuan, Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia juga karena Siti Hawa yang perempuan.[1] Di Indonesia, pelacuran telah terjadi sejak zaman kerajaan Majapahit. Salah satu bukti yang bisa dijadikan pedoman adalah penuturan kisah-kisah perselingkuhan dalam kitab Mahabarata. Pada zaman kerajaan Mataram pelacuran semakin meningkat. Label daerah “plesiran” yang disandangkan pada Wonogiri dan Wonosari dapat dijadikan sebagai bukti. Pelacuran di Indonesia semakin berkembang di zaman kolonial. Ingleson (1986) menyebutkan bahwa pelacuran meningkat dengan cepat pada abad ke-19 sebagai akibat dari meningkatnya permintaan pelayanan seks. Pada tahun 1900-an, penyakit menular merembet dengan cepat. Tahun 1913, peraturan baru  diterapkan  pada  mucikari dan agen-agen. Misset memperkirakan bahwa

jumlah pelacur di Jakarta pada tahun 1917 sekitar 3.000 sampai 4.000 orang.[2]

Pada zaman penjajahan Jepang (1941 – 1945), jumlah dan kasus pelacuran semakin meningkat. Banyak remaja dan anak sekolah ditipu dan dipaksa menjadi pelacur untuk melayani tentara Jepang. Pelacuran juga berkembang di luar Jawa dan Sumatera. Hal ini terbukti dengan adanya pernyataan dari dua bekas tentara Jepang yang melaporkan bahwa pada tahun 1942 di Sulawesi Selatan terdapat setidaknya 29 rumah bordil yang dihuni oleh lebih dari 280 orang pelacur (111 orang dari Toraja, 67 orang dari Jawa dan 7 orang dari Mandar). Menurut etnisitasnya, mereka adalah orang Jawa, Bugis, Cina, dan daerah lain.[3]

Selanjutnya sampai saat ini bagi laki-laki yang kaya dan menginginkan berhubungan seksual dengan perempuan selain isterinya tetapi tidak mau pergi ke lokalisasi, maka mereka memiliki isteri simpanan, atau teman perempuan yang bisa diajak kencan yang disebut Wanita Idaman Lain (WIL). Namun sebagian besar laki-laki masih banyak yang memilih pergi ke lokalisasi dengan pertimbangan, kalau butuh daging mengapa harus beli kambingnya.[4]

Salah satu lokalisasi yang sangat terkenal di Indonesia adalah Lokalisasi Kramat Tunggak Jakarta. Pertama kali wilayah ini ditunjuk sebagai

area lokalisasi, wilayah itu masih berada di pinggiran kota Jakarta, yang berlokasi dekat dengan pelabuhan Tanjung Priok di wilayah Jakarta Utara. Wilayah ini diperkirakan sudah ada pada tahun 1950-an. Ketika itu lokasi praktek pelacur masih bercampur dengan rumah-rumah penduduk. Di sekitar lokasi Kramat Tunggak juga terdapat beberapa lokasi pelacuran yang lain seperti Kelurahan Cilincing, Kalibaru, Koja Utara, Pejagalan, Pademangan, dan Penjaringan.[5]

Pada tahun 1970, waktu Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur, Pemda DKI Jakarta mulai berupaya untuk menertibkan masalah pelacuran di Kota Jakarta melalui SK Gubernur No. Ca.7/1/13/70, tanggal 27 April 1970 tentang Pelaksanaan Usaha Lokalisasi Wanita Tuna Susila serta Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab. Surat Keputusan ini kemudian disusul dengan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam SK dan Instruksi Gubernur, SK Walikota Jakarta Utara, SK Kepala Dinas Sosial dan lain sebagainya. Upaya yang utama adalah melokalisasikan pelacuran. Dengan Surat Gubernur No. Ca.7/1/39/71 pejabat-pejabat lokal diinstruksikan untuk menutup dan memindahkan praktek-praktek pelacuran di wilayah Jakarta Utara ke lokasi Kramat Tunggak. Para germo dari wilayah yang ditutup diminta segera mendaftarkan diri ke Dinas Sosial Jakarta Utara untuk memperoleh kapling di Kramat Tunggak, dan para pelacurnya agar segera mengikuti germo-germo yang telah berada di lokalisasi.

Dengan semakin meluasnya daerah Metropolitan, Kramat Tunggak akhirnya berada di tengah kota. Kramat Tunggak terletak di Jalan Kramat Jaya, Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja. Lokalisasi ini terdiri dari 8 RT, yang kemudian diberi nama resmi Kelompok Teratai 1 sampai 8. Di wilayah ini juga tersedia sekolah, klinik-klinik pengobatan, bioskop, pasar, toko-toko, mesjid bahkan sebuah toserba yang cukup besar. Luas keseluruhan wilayah Kramat Tunggak sekitar 11,5 hektar, dengan dua pintu gerbang utama, ditambah dengan sebuah pintu tidak resmi yang berada di belakang kompleks.[6]

Selain Kramat Tunggak, di Surabaya terdapat sebuah lokalisasi yang tak kalah besarnya, yaitu kompleks pelacuran Dolly yang berada di kawasan Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kotamadya Surabaya. Tepatnya kompleks ini berada di Jalan Kupang Gunung Timur I. Dari pusat kota Surabaya, kompleks Dolly dapat dicapai dalam waktu kurang lebih 10 menit dengan kendaraan bermotor, jaraknya kira-kira 1,5 Km.[7]

Sebelum menjadi lokalisasi daerah ini dulunya merupakan makam Cina. Baru sekitar tahun 1966 mulai banyak pendatang baru yang datang untuk membongkar makam-makam tersebut. Pembongkaran makam ini berdasarkan atas pernyataan pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa makam Cina itu tertutup bagi jenazah baru, dan kerangka lama harus dipindahkan oleh para ahli warisnya. Kemudian berdatangan orang-orang yang ingin mendapatkan tanah bekas makam. Dengan cara membongkar bangunan makam, menggali kerangka yang ada, atau hanya meratakan gundukan makan  tanpa  menggali  kerangka yang ada di dalamnya, kemudian

menyatakan diri sebagai pemilik tanah tersebut.[8]

Pada tahun 1967 muncul seorang pendatang baru yang bernama Dolly Khavit, seorang wanita yang konon dulunya juga seorang pelacur, yang kemudian menikah dengan seorang pelaut Belanda. Dialah orang pertama yang mendirikan bordil di sana. Ia memiliki 4 bordil/wisma yang dikenal dengan nama Wisma “T”, “Sul”, “NM”, dan “MR”, tiga diantaranya disewakan kepada orang lain. Karena ia dianggap sebagai cikal bakal kompleks pelacuran di Kupang Gunung Timur I, namanya diabadikan untuk kompleks pelacuran itu. Mengenai izin pendirian bordil-bordil ini, hanya diperoleh dari kepolisisn dengan menyebutkan izin untuk warung kopi yang dilayani oleh perempuan, karena itu lurah Putat Jaya menolak sebutan lokalisasi pelacuran, sebab Surat Keputusan Walikotamadia yang menyatakan daerah itu sebagai lokalisasi pelacuran hingga kini belum ada.[9]

Secara hukum, pelacuran di Indonesia sangat dilarang, karena pelacuran bertentangan dengan sumber hukum di Indonesia, yakni Pancasila terutama sila pertama dan kedua. Sehubungan dengan hal ini, Dinas Sosial RI (1984) telah menetapkan bahwa pelacuran bertentangan dengan nilai sosial,

norma, dan moral agama karena merendahkan martabat manusia, apa pun agamanya. Namun sekeras apapun larangan itu, pelacuran di Indonesia terus berkembang. Secara resmi, aturan hukum dan perundangan tentang pelacuran di Indonesia sangat membingungkan. Setiap daerah di Indonesia mempunyai persepsi dan kebijakan tersendiri mengenai hal ini. Akibatnya, tiap-tiap daerah memperlakukan pelacur dengan cara yang berbeda.[10]

Ketidakjelasan hukum juga tampak pada peraturan yang berbeda di beberapa kota di Indonesia. Misalnya, di kabupaten Cilacap, Pemda merevisi Perda tertanggal 1 Oktober 1953 menjadi Perda No. 13 tertanggal 14 Juni 1989 di mana ditegaskan bahwa segala jenis pelacuran dilarang di Cilacap. Tetapi di sisi lain pemerintah masih membolehkan pusat resosialisasi dijadikan tempat beroperasi bagi para pelacur.[11]

Di Indonesia, sekarang ini praktek prostitusi sudah sangat memprihatinkan, bukan saja hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Yogyakarta akan tetapi telah menyelusup sampai ke daerah-daerah. Di Papua, 11 % wanita penjaja seks dan 62 % pria pelanggannya telah mengidap penyakit HIV–AIDS.[12]

Maraknya praktek prostitusi di Indonesia sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat menjadi resah, sebab korban keganasan penyakit berbahaya HIV–AIDS  ini tidak hanya menyerang  orang dewasa, tetapi juga para pelajar dan mahasiswa yang usianya masih produktif.[13] Selain itu praktek ini juga dapat mengganggu ketenangan masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama, adat-istiadat dan budaya. Apalagi kalau praktek ini dilakukan secara liar dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah beserta tokoh masyarakat dan agama secara maksimal telah berupaya untuk menanggulangi praktek prostitusi tersebut.

Upaya yang dilakukan pemerintah, untuk merehabilitasi dan memisahkan pelacur dari masyarakat, misalnya dengan membuat program-program rehabilitasi dan menempatkan mereka di pusat resosialisasi dan panti. Namun aturan baku untuk hal ini, sampai sekarang belum ada, sehingga pelacur diperlakukan dengan cara yang berbeda-beda, sering terjadi satu resosialisasi ditutup di kota A, tetapi resosialisasi lain tetap dibuka di kota B.

Selain itu untuk mengantisipasi kegiatan pelacuran aparat pemerintah juga mengadakan razia dan mengadakan penyuluhan-penyuluhan, baik oleh tokoh agama mau pun tokoh masyarakat. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang tentang larangan dan ancaman selama-lamanya 1 (satu) tahun kurungan bagi praktek germo dan mucikari, yang masing-masing diatur dalam pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi  sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang praktek prostitusi itu sendiri, sehingga sulit bagi pemerintah untuk mencegah apalagi memberantas praktek prostitusi tersebut.

Di era Orde Lama, pemerintah membuat kebijakan untuk melegalisasi lokalisasi sebagai tempat praktek resmi penjaja seks. Kebijakan ini secara tidak langsung mengakui eksistensi para perempuan penjaja seks, akan tetapi kebijakan ini dibuat dalam rangka kampanye disiplin dan pengendalian sosial.[14] Sedangkan pada masa Orde Baru berkuasa, unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang terdiri dari unsur pejabat  Pemda, Jaksa, Kepala Kepolisian dan Komandan Militer ikut mengendalikan dan mengatur secara resmi komplek prostitusi dan rumah bordil, bahkan unsur Muspida DKI Jakarta tidak hanya mengatur, tetapi juga berpatisipasi dalam mengelola praktek prostitusi di kawasan Kramat Tunggak Jakarta. Hal ini ditandai oleh adanya keharusan pembaruan izin operasi setiap 4 tahun oleh pengelola langsung lokasisasi kepada pihak Pemda setempat.[15]

  Kebijakan tersebut dipandang oleh masyarakat bahwa pemerintah melegalkan perbuatan amoral dan perbuatan dosa, sehingga masyarakat mendesak pemerintah agar membubarkan lokalisasi sebagai tempat praktek perbuatan amoral itu. Sebagai contoh adalah kasus penutupan lokalisasi Kramat Tunggak oleh Pemda DKI Jakarta pada tahun 1999, setelah 30 tahun beroperasi. Setelah mengetuk palu penutupan di atas mimbar, Sutiyoso (Gubernur DKI Jakarta) menghimbau para Pekerja Seks Komesil untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjalani pekerjaan yang terhormat. Apalagi mereka sudah mendapatkan bekal keterampilan dari Pemda

DKI Jakarta berupa pelatihan tata boga, tata busana dan salon kecantikan selama tiga bulan. Akan tetapi setelah penutupan lokalisasi itu dilakukan, mereka memang kembali ke tengah-tengah masyarakat, tetapi tetap melakukan perbuatan maksiat secara liar, bahkan lebih marak lagi di mata masyarakat pada umumnya.[16]

Fenomena serupa juga terjadi di Propinsi Bengkulu, tepatnya di lokalisasi Wanita Tuna Susila (WTS) Pulau Baai Bengkulu. Lokasi ini terletak di pinggiran pantai wilayah Kelurahan Kandang RT 11 Pulau Baai Kota Bengkulu yang berjarak 19 kilometer dari pusat kota dan 3 kilometer dari wilayah kediaman penduduk, serta memiliki lahan tanah seluas ± 1,5 hektar dan ± 30 buah rumah kediaman yang dilengkapi fasilitas bisnis berupa warung minuman, Wartel dan bar.[17]

Di kalangan masyarakat Kota Bengkulu, lokalisasi PSK ini biasa disebut dengan istilah “Komplek Pulau Baai”, “lokal” atau “yang tahu”. Disebut Komplek Pulau Baai karena lokalisasi tersebut terdapat di dekat Pelabuhan Dermaga Pulau Baai Kota Bengkulu, disebut lokal karena tempatnya terpisah dari pemukiman penduduk, dan disebut yang tahu karena para sopir angkot yang membawa penumpang ke arah tersebut menawarkan dengan sebutan yang tahu.[18]

Keunikan dari lokalisasi WTS Pulau Baai ini, yang pertama secara ekonomi Bengkulu adalah daerah yang baru berkembang dan masih tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kedua wilayah ini dekat dengan pelabuhan, sehingga lokasi ini cepat berkembang karena para pelanggannya adalah para Anak Buah Kapal (ABK) yang sering juga bermalam di tempat itu.[19] Mereka (ABK) biasanya bercerita dengan kenalan-kenalan mereka yang ada di tempat yang mereka singgahi, sehingga informasi adanya lokalisasi ini cepat menyebar, dan akhirnya para pelanggan dari daerah lain pun berdatangan, selain itu WTS yang sudah beroperasi di daerah lain melihat adanya peluang baru untuk beroperasi di tempat ini, dan akhirnya mereka pun datang dan menetap di lokalisasi tersebut.

Mengenai sejarah Lokalisasi WTS Pulau Baai Kota Bengkulu ini, belum mendapat perhatian dari sejarawan dan peneliti sejarah umumnya. Belum ada kajian dan karya yang membahas tentang sejarah Lokalisasi WTS itu secara kritis. Sejauh ini memang sudah banyak tulisan yang mengupas tentang dunia pelacuran, namun penulis masih melihat adanya celah untuk melakukan penelitian tentang sejarah lokalisasi WTS Pulau Baai Bengkulu, yaitu tentang perkembangannya dari suatu perkampungan nelayan pada tahun 1988 sampai dengan ditutup pada tahun 2002, serta bagaimana keadaan WTS, mucikari dan germo pasca penutupan Lokalisasi WTS itu, dalam sebuah karya yang berjudul : “Lokalisasi Wanita Tuna Susila (WTS) Pulau Baai Bengkulu: Suatu Tinjauan Historis”.

 

 

B.     Rumusan dan Batasan Masalah

Batasan spatial penelitian ini adalah Kotamadia Bengkulu khususnya RT 11 / RW 03, Kelurahan Kandang, Kecamatan Selebar. Sedangkan batasan temporalnya adalah tahun 1991 sampai dengan tahun 2004. Batasan ini diambil karena pada tahun 1991 kegiatan prostitusi pertama kali dimulai di wilayah Pulau Baai. Tahun 2004 diambil sebagai batas penelitian ini karena para WTS masih tetap melakukan perbuatan maksiat tersebut secara liar di tengah-tengah masyarakat, walaupun pada tahun 2002 lokalisasi ini sudah ditutup oleh pemerintah, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu No. 60 tahun 2002.

Untuk memperjelas pokok permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup permasalahan dibatasi dalam rumusan sebagai berikut :

  1. Bagaimana perkembangan lokalisasi WTS Pulau Baai Bengkulu ?
  2. Bagaimana keberadaan WTS dan mucikari/germo pasca penutupan lokalisasi Pulau Baai Bengkulu ?

C.    Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.      Menjelaskan perkembangan lokalisasi WTS Pulau Baai Bengkulu.

2.      Menjelaskan keberadaan WTS dan mucikari/germo pasca penutupan lokalisasi Pulau Baai Bengkulu.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Menambah dan memperkaya pengetahuan penulis tentang Lokalisasi WTS Pulau Baai Bengkulu dan kaitannya dengan praktek prostitusi liar yang masih berkembang di lingkungan Kota Bengkulu.
  2. Memberi sumbangan pada khasanah ilmu sosial, terutama mengenai Sejarah Sosial dan sebagai bahan bacaan dalam bentuk sumbangan historis, pengetahuan dan informasi yang diperlukan dalam penelitian selanjutnya.
  3. sebagai masukan bagi PEMDA dan masyarakat Kota Bengkulu, berkaitan dengan maraknya praktek prostitusi secara liar setelah penutupan Lokalisasi PSK Pulau Baai Bengkulu.

D.    Tinjauan Pustaka

Prostitusi berasal dari bahasa latin “prostituere” yang berarti usaha menyerahkan diri untuk maksud hubungan seks secara terang-terangan dengan mendapat imbalan jasa. Dalam Bahasa Indonesia ada beberapa istilah yang dipakai, seperti pelacuran dan tuna susila.[20] Menurut Ali Akbar, prostitusi adalah suatu perbutan zina, karena perbuatan itu diluar perkawinan yang sah. Secara umum definisi prostitusi itu ditekankan pada hubungan laki-laki dan perempuan dalam hal pemuasan seks, dari perbuatan itu pihak perempuan menerima bayaran, baik ditentukan sebelumnya atau tidak. Dengan adanya kemauan atau kesanggupan dari pihak laki-laki untuk membayar atas tindakan itu, menimbulkan suatu rangsangan bagi mereka yang mencari uang dengan mudah.[21]

Untuk menyebut wanita penjaja seks, sangat banyak istilah yang digunakan misalnya pelacur, lonte, ayam, PSK, WTS, Whore, Prostitute, bitch dan lain sebagainya, dalam tulisan ini penulis akan menggunakan istilah WTS. Karena masyarakat kota Bengkulu lebih mengenal lokalisasi Pulau Baai dengan sebutan komplek WTS, selain itu pemerintah juga menyebut lokalisasi ini dengan sebutan lokalisasi WTS.[22]

WTS dapat diartikan sebagai suatu bentuk dari perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, yakni kepada tujuan secara terbuka dan selalu dengan pembayaran, baik itu untuk persebadanan maupun kegiatan seks lainnya dan memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Pendapat lain mengatakan, WTS adalah menyerahkan diri secara badaniyah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapa pun yng menginginkannya dengan pembayaran.[23]

Sedangkan lokalisasi berasal dari kata lokal yang berarti setempat atau tempat. Jadi lokalisasi adalah pembatasan pada suatu tempat atau lingkungan. Dengan demikian Lokalisasi WTS adalah pembatasan tempat atau lingkungan dimana para WTS beserta para germo dan mucikari berdomisili dan melakukan praktek prostitusi.[24]

Di dalam lokalisasi atau komplek prostitusi, para WTS dijadikan sutau masyarakat tersendiri dengan subkultur yang khas. Dari luar, kelihatannya komplek atau lokalisasi prostitusi merupakan tempat atau daerah penampungan para WTS, yang letaknya jauh dari keramaian pusat kota, agar pengaruh asusila yang ditimbulkan kegiatan tersebut tidak mengganggu masyarakat umum. Juga untuk menghilangkan praktek prostitusi di jalanan dan menghapuskan bordir-bordir liar yang ada di sela-sela rumah penduduk. Dengan dilokalisasikan diharapkan tidak menyolok mata, selain itu juga dimaksudkan untuk memudahkan pengontrolan kesehatan para WTS secara periodik, serta memudahkan usaha resosialisasi dan rehabilitasi. Sejalan dengan tujuan pokok melokalisasikan tempat penampungan WTS ini, biasanya daerah yang dipilih berada di pinggiran kota.[25]

Sedangkan motif yang melatarbelakangi timbulnya pelacuran, menurut Dra. Kartini Kartono, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.      Adanya nafsu-nafsu seks yang abnormal atau tidak terkendali dalam kepribadian, sehingga tidak merasa puas melakukan hubungan seks dengan satu orang saja.

2.      Adanya kecenderungan melacurkan diri karena merupakan kesenangan dan menghindari diri dari tanggung jawab hidup berkeluarga.

3.      Anak-anak remaja memberontak terhadap para orang tua yang otoriter dan juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang dirinya.

4.      Karen bujuk rayu kaum laki-laki hidung belang yang menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi. Misalnya menjadi bintang film, menjadi model, pelayan toko, pragawati dan lain-lain. Namun pada akhirnya gadis-gadis tersebut dijebloskan ke dalam bordil-bordil dan rumah-rumah pelacuran.

5.      Banyaknya perangsang seks bagi remaja atau bagi orang yang belum nikah, seperti film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan-bacaan cabul dan lain-lain.

6.      Karena faktor ekonomi dan adanya ambisi-smbisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi dengan jalan mudah tanpa kerja keras dan tanpa skill atau keterampilan khusus.

7.      Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius seperti morfin, ganja, minuman dengan kadar alkohol tinggi dan lain-lain, yang menjadi pelacur untuk mendapatkan barang-barang tersebut.

8.      Karena pengalaman-pengalaman yang menyakitkan hati, misalnya gagal dalam perkawinan, gagal dalam percintaan, perkawinan dimadu atau perkawinan tertipu.

9.      Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh suami, misalnya karena suami lemah, lama menderita sakit, atau suami mempunyai banyak isteri. Dan juga sebaliknya, ada suami yang tidak puas terhadap istrinya.

10.  Karena hancurnya kerukunan dalam rumah tangga, seperti ayah atau ibu lari atau kawin lagi, hingga anak-anak kurang diperhatikan dan merasa tertekan batinnya, tidak bahagia, memberontak dan akhirnya terjun ke dunia pelacuran.[26]

Selanjutnya, mengenai penelitian yang membahas dunia pelacuran diantaranya Tjahyo Purnomo dan Ashadi Siregar (penyunting) pada tahun 1983, dalam karyanya yang berjudul Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly. Dalam tulisan ini mereka meninjau dari segi faktor penyebab para WTS melakukan kegiatan pelacuran. Mereka menyatakan bahwa sebagian besar WTS yang ada di Dolly terjun dalam bisnis ini, disebabkan oleh faktor ekonomi. Mereka juga menyatakan bahwa lokalisasi dapat memicu pertumbuhan kota baru. Selanjutnya Uwiyono (1992), dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum dalam Tetap Bertahannya Praktek Lokalisasi Pelacuran di DKI Jakarta. Uwiyono meninjau dunia pelacuran dari segi hukum, menurutnya praktek prostitusi bisa bertahan, karena mendapat perlindungan dari aparat keamanan. Tulisan serupa juga pernah ditulis oleh Wahyudin (2002), dengan judul Mampir Mas, Spiritualisasi dan Dunia Bathin Perempuan Pelacur. Wahyudin meninjau dari segi PSK itu sendiri, ia menyatakan bahwa dalam menajalankan pekerjaannya, sebagian besar WTS mengalami konflik dalam jiwanya. Yang lain adalah sebuah Tesis yang ditulis oleh Samsudin (2001), yang diberi judul Perilaku Seksual Remaja, Sebuah Penelitian terhadap Remaja Kota Bengkulu. Di sini Samsudin meninjau dari segi cara atau gaya pacaran remaja di Kota Bengkulu. Ia menyatakan bahwa, dewasa ini perilaku seks secara bebas di kalangan remaja Kota Bengkulu sudah sangat banyak terjadi. Dari beberapa tulisan di atas, penulis masih melihat adanya celah untuk melakukan penelitian tentang sejarah lokalisasi WTS Pulau Baai Bengkulu, yaitu tentang perkembangannya dari suatu perkampungan nelayan pada tahun 1988 sampai dengan ditutup pada tahun 2002, serta bagaimana keberadaan WTS dan mucikari/germo pasca penutupan Lokalisasi WTS Pulau Baai Bengkulu.

 

E.     Metode dan Bahan Sumber

Dalam penelitian ini akan digunakan dua jenis metode penelitian, yang pertama adalah metode sejarah, yang akan dipakai untuk mengungkapkan perkembangan lokalisasi, sejak berdiri pada tahun 1988 sampai dengan ditutup pada tahun 2002. Metode ini meliputi empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, analisis dan interpretasi serta historiografi atau penulisan. Pengumpulan data (heuristik), yaitu pengumpulan semua data yang berhubungan dengan objek penelitian. Pada tahap ini akan digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan yaitu arsip-arsip yang  berhubungan dengan lokalisasi Pulau Baai Bengkulu. Data sekunder yang digunakan adalah hasil wawancara dengan penduduk setempat dan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang dianggap mengetahui tentang perkembangan lokalisasi tersebut.

Kritik sumber, yaitu penyeleksian data yang dikumpulkan untuk melihat tingkat keaslian/autensitas data (kritik ekstertnal) dan menguji informasi yang terdapat dalam sumber (kritik internal). Kritik ini berlaku untuk kedua jenis sumber. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan dalam waktu dan penerapannya. Kritik eksternal pada sumber lisan sebenarnya sudah dimulai semenjak penetapan informan. Sementara kritik ekstern pada sumber tertulis dilakukan setelah semua data terkumpul, tujuannya untuk menguji keaslian sumber. Dengan prosedur pemeriksaan kertas, tinta, ruangan atau celah kosong dan juga kategori sumber. Sumber pertama atau telah mengalami penggandaan, bila telah diyakini keaslian sumber baru dilanjutkan dengan menguji kebenaran isinya. Untuk melakukan ini akan ditempuh cara komparasi sumber, ejaan dan juga logika uraian.

Analisis, sintesis dan interpretasi, yaitu pemilahan sumber sejarah untuk menemukan butir-butir informasi yang sesungguhnya. Dalam hal ini telah dilakukan pengelompokan sumber berdasarkan objek yang diteliti, seperti menurut penuturan WTS, germo dan mucikari atau menurut tanggapan masyarakat, aparat pemerintahan dan lain-lain. Setelah melalui tahap analisis dilanjutkan dengan sintesis, yaitu merangkai atau menghubungkan fakta dari informasi yang akan melibatkan interpretasi guna merekonstruksi peristiwa-peristiwa yang ditulis. Historiografi atau penulisan, yaitu pernyataan-pernyataan akhir yang kemudian dipaparkan dalam sebuah tulisan tentang Sejarah lokalisasi WTS Pulau Baai Bengkulu.

Sedangkan untuk mengungkapkan tentang lokalisasi pasca penutupan, akan digunakan pendekatan kualitatif, dengan bertumpu pada pandangan fenomenologis yang menekankan pada pemahaman yang empirik atau menyerap kemampuan dan mengungkap perasaan, serta pemikiran-pemikiran yang ada dibalik tindakan-tindakan yang lain. Penggunaan metode berlandaskan kepada pendapat Muhajir yang mengungkapkan bahwa, pertama pemaknaan kemanusiaan perlu dicari sumbernya pada interaksi sosial, dan kedua masyarakat merupakan proses yang berkembang secara holistik.[27]

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dari tanggal 10 Juli 2004 sampai dengan tanggal 28 Januari 2005, cara yang digunakan pertama adalah dengan cara observasi, dalam hal ini penulis sendiri yang menjadi instrumen utama dalam melakukan observasi untuk mencari dan mengumpulkan data tentang keberadaan WTS dan mucikari/germo pasca penutupan lokalisasi serta dampak yang ditimbulkan oleh penutupan lokalisasi tersebut.  Pengumpulan  data  juga  dilakukan dengan cara wawancara, dengan

jumlah informan sebanyak 22 orang (dapat dilihat pada lampiran), yang terdiri dari PSK 4 orang, pelanggan 2 orang, mucikari 4 orang, pedagang 2 orang, sopir angkot 2 orang, tukang ojek 2 orang, selebihnya adalah pemuka masyarakat  seperti  Ketua  RT,  Lurah dan anggota Tim Penutupan Lokalisasi

Pulau Baai sebanyak 6 orang. Indikator yang digunakan misalnya kedekatannya dengan kegiatan prostitusi, kemudian usianya haruslah mereka yang tidak pikun atau memiliki gangguan jiwa, tujuannya untuk menghindari informasi yang palsu atau tidak benar.


[1]. Suherman Sururi, Perempuan, Majalah Bulanan Al – Zaitun, No. 31 – 2003

[2]. Koentjoro, Ph.D., 2004, On the Spot, Tutur dari Sarang Pelacur, CV. Qalam, Yogyakarta, hal. 62.

[3]. Ibid.

[4]. Rachmat Syafaat, 2003, Dagang Manusia, Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur, Yogyakarta, Laperra Pustaka Utama, hal. 105.

[5]. Endang R. Sedyaningsih – Mamahit, 1999, Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak, Pustaka Sinar Harapan & The Ford Foundation, Jakarta, hal. 30 -32.

[6]. Ibid.

[7].  Tjhayo Purnomo dan Ashadi Siregar, 1983, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Komplek Pelacuran Dolly, Jakarta, Pustaka Grafiti Press, hal. 32.

[8]. Ibid, hal. 33.

[9]. Ibid, hal. 35

[10]. Koentjoro, Ph. D. Ibid. hal. 67 – 68

[11]. Kedaulatan Rakyat, 28 Oktober, 1992.

[12]. Media Indonesia, 23 Oktober 2003, hal. 18.

[13]. Sanusi Musthofa, 2002, Problem Narkotika Psikotropika dan HIV-AIDS, Jakarta, Zikrul Hakim, hal. 166.

[14]. Wahyudin, 2002, Mampir Mas, Spiritualisasi dan Dunia Bathin Perempuan Pelacur, Yogyakarta, Laperra

[15]. Ibid, hal. 23.

[16]. Ibid, hal. 15.

[17]. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Satbanglinmas), Kota Bengkulu, 2002, hal. 9.

[18]. Wawancara dengan JF, 35 tahun, Sopir Angkot, 10 Juli 2004.

[19]. Wawancara dengan AU, 27 tahun, Sopir Angkot, 11 Juli 2004.

[20]. Imam Asyari, Ibid, hal. 72.

[21]. Ibid, hal. 73.

[22]. Seperti tertuang dalam Perda Kota Bengkulu No. 24 tahun 2000 dan SK Walikota Bengkulu No. 60 tahun 2002.

[23]. Soedjono D., 1997, Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, Bandung, Karya Nusantara, hal.15.

[24]. Poerwadarminta W.J.S., 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 605.

[25]. Tjhayo Purnomo dan Ashadi Siregar, Ibid, hal. 12.

[26]. Kartini Kartono, Ibid, hal. 238.

[27]. Muhajir, Noeng, 1990, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Reke sarasin, hal. 26.

Normal
0

false
false
false

IN
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

Categories: Skripsi, Tesis | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: